PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN KOPERASI

BAB IV

PEMBUBARAN KOPERASI

Pasal 27

(1) Pembubaran koperasi yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus disampaikan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

(2) Penyampaian pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

(3) Penyampaian pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Keputusan Pembubaran Koperasi dan/atau dokumen lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Menteri menerbitkan surat keterangan penghapusan status Badan Hukum koperasi dan menghapus dari basis data Sistem Administrasi Badan Hukum setelah mendapatkan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).